REKOMENDASI HASIL EVALUASI HAJI 2014 ASOSIASI BINA HAJI DAN UMRAH NAHDLATUL ULAMA (ASBIHU NU)

Berdasarkan hasil pelaksanaan Silaturrahim, Evaluasi, dan Sarasehan Haji 2014 di Hotel Western Cawang Jakarta Timur Kamis-Jumat 4-5 Desember 2014. Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umran Nahdlatul Ulama (PP.ASBIHU NU) merekomendasikan:

1. Upaya perbaikan kualitas haji hendaknya tidak terjebak pada aspek inprastruktur semata, seperti  peningkatan layananan pemondokan, katering, transportasi dan kesehatan semata. Namun  peningkatan tersebut harus menyentuh perbaikan kualitas ibadah yang menjadi inti utama dari keberangkatan mereka ke tanah suci. Dalam menentukan kriteria kualitas inprastruktur, sebaiknya Kemenag menyertakan kelompok representaif dari n-user {pengguna} jamaah haji yang ada di Saudi.
2. Peningkatan kualitas ibadah sangat erat dengan pembentukan karakter jamaah. Jika setiap calon jamaah dibekali dengan pemahaman mendalam tentang rukun, syarat sampai hikmah haji, maka potensi perubahan diri jamaah ke arah yang lebih baik akan semakin besar. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya perubahan karakter bangsa ini, jika setiap tahun ada 200 ribu jamaah yang kualitas iman dan taqwanya semakin baik. Karena itu ASBIHU NU terus mendorong agar Kementerian Agama RI meningkatkan kualitas bimbingan ibadah setiap calon jamaah haji melalui kelompok bimbingan haji, majelis taklim, pengajian khusus manasik oleh para ulama serta memanfaatkan teknologi multimedia yang mudah dipahami masyarakat.
3. Terkait dengan masih rendahnya pemahaman jamaah atas rukun dan syarat haji tersebut, ASBIHU NU memandang perlu  agar Kemenerian Agama RI segera memperbaiki sistem bimbingan manasik ke arah yang lebih baik dan sempurna. Pola bimbingan manasik selama ini masih bersifat massal dan kurang menyentuh kemampuan individual jamaah.
4. Selama ini ada kesan, bahwa ukuran sukses penyelenggaraan ibadah haji adalah tersedianya akomodasi dan transportasi yang memuaskan baik di Makkah, Madinah maupun Armina. Sedangkan pelaksanaan ibadah hajinya tidak pernah disurvei, sejauh mana hal itu mencapai sasaran, syarat dan rukunnya terlaksana secara optimal apa tidak, sehingga para jamaah haji sejak berangkat hingga pulang ke tanah air terpuaskan bathinnya. Khusus terkait dengan itu, ASBIHU NU mendorong Kemenag untuk melakukan survei, polling atau observasi mendalam kepada jamaah haji untuk melihat seberapa jauh proses ritual haji itu dilaksanakan secara konsisten oleh jamaah.
5. Berkaitan dengan rencana akan diterapkannya e-Hajj, PP. ASBIHU NU mendorong Kementerian Agama RI mempersiapkan segala piranti pendukung secara lebih optimal demi suksesnya pelaksanaan E-Hajj seraya tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu penting mengingat kompleksitas permasalahan yang multidimensional, baik dari sisi legal, tekhnikal, hingga  politik dan ekonomi.
6. ASBIHU NU mendorong Kementerian Agama RI agar segera melakukan penetapan undang-undang pengelolaan keuangan haji dengan melibatkan semua unsur perhajian Indonesia (KBIH, Pengawas, dan masyarakat haji). Hal itu untuk memberi kepastian akad antara jamaah dan Kementerian Agama RI, serta penyelesaian masalah pengelolaan dana haji.
7. ASBIHU NU meminta Kementerian Agama RI agar segera menemukan dan memberikan solusi atas panjangnya antrian pendaftar haji dan masalah kepastian keberangkatan pembimbing dari KBIH. Minimal 45 orang jamaah terdapat 1 (satu) pembimbing ibadah haji. Karena Jamaah Haji Indonesia masih sangat bergantung pada pembimbing ibadah, hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan agamanya.

Jakarta, Jumat 5 Desember 2014