HAJI TAK AKAN PERNAH SELESAI

Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, masih terus melakukan perluasan dan perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah perhajian diantaranya ; wilayah Masjidil Haram dan penataan infrastruktur di Makkah, pengembangan wilayah Masjid Nabawi Madinah, penataan bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah, bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz  (AMAA) Madinah. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen  untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji terkait pemondokan, konsumsi, transportasi, serta perlindungan jamaah haji di Arab Saudi.

Apalagi penyelenggaraan operasional ibadah haji di Arab Saudi merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari operasional yang dilakukan di Tanah Air sekaligus menjadi puncak penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam upaya perbaikan operasional haji, Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) dalam setiap tahunnya mengadakan evaluasi haji bersama pimpinan KBIH.

Pada 2014 Asbihu menyelenggarakan evaluasi haji yang berlangsung dari tgl 4 hingga 5 Desember 2014 di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Irjen Kementerian Agama M Jasin, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis dan beberapa pejabat lainnya serta dari Travel dan KBIH.

Sri Ilham Lubis saat tampil sebagai pembicara mengemukakan maasalah pondokan haji, catering, transportasi dan juga rencana pemberlakuan e-hajj. Dalam hal pondokan (hotel) ia kembali mengingatkan bahwa untuk sekarang ini jamaah sudah tidak bisa lagi menempati pondokan (hotel) yang dekat dengan Masjidil Haram. 

“Hotel-hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram sekarang sudah semakin sulit karena dibongkar untuk perluasan masjid, akhirnya mencari pondokan yang jarak dari Masjidil Haram paling jauh 4 kilometer. Kita tidak bisa menyewa pondokan kecuali yang harganya telah ditetapkan oleh DPR,” tutur Sri mengawali pembicaraannya.

Jamaah sering mengeluhkan jarak pondokan yang ternyata melebihi dari yang disampaikan pemerintah. Menurut Sri, pengukuran jarak titik nolnya bukan dari Ka’bah tetapi dari halaman perluasan masjid. Standar jarak maksimal 4 km. Penetapan jarak titik nol dari perluasan masjidil haram berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Siraj For Engineering Consultation.

 “Pengukuran jarak diukur mulai dari batas terluar  perluasan Masjidil Haram, alat ukur yang digunakan adalah theodolit dan alat ukur dorong digital,” jelasnya.

Gedung/hotel di Makkah yang melakukan wanprestasi pada tahun 1434H/2013M tidak disewa kembali. Gedung-gedung yang disewa tahun sebelumnya dan memiliki rekam jejak yang baik disewa kembali dengan  seleksi dan negosiasi ulang.

Sri menambahkan, penyediaan akomodasi Jamaah Haji Indonesia dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel . Dengan memenuhi standar administrasi,  kualitas dan standar wilayah (lokasi yang mudah dikenal secara umum dan memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram.

“Alhamdulillah di Makkah tahun ini pemerintah bias melakukan penghematan dalam penyewaan pondokan sebesar Rp. 100 milyar dan di Madinah bias menghemat hingga Rp. 45 milyar. Di Makkah, seperti di Jarwal, dengan plafon yang ditetapkan DPR memperoleh hotel yang bintang lima,” tutur Sri lagi.

Menurut Sri, meskipun pemerintah dalam hal ini Kemenag sudah memperbaiki system penyewaan pemondokan di Arab Saudi, tetapi masih saja muncul persoalan. Tahun ini muncul persoalan di Madinah, yakni dengan adanya penempatan jamaah di luar Markaziyah yang jumlahnya mencapai 17 ribu jamaah. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri ini menyebutnya sebauah kecelakaan.

“Karena dari awal perencanaan kita tidak ada sama sekali yang memperbolehkan jamaah haji Indonesia di tempatkan di luar Markaziyah. Tapi rupanya kondisi dan situasi di Madinah khususnya di wilayah Markaziyah itu ada pembongkaran 50 hotel. Bahkan ada hotel yang lampunya sudah dipadamkan, itu artinya tidak bisaditempati karena air pun tidak jalan. Inilah yang menyebabkan kekurangan pondokan di Markaziyah,” tutur Sri Ilham menerangkan.

Makin terbatasnya tempat di wilayah Markaziyah, maka misi haji negara lain telah melakukan langkah langkah awal untuk memperoleh pemondokan jamaah yang ideal sehingga berakibat akan mengurangi peluang Indonesia untuk menempatkan jamaah pada wilayah ideal (dekat Masjidil Haram/Makkah dan Madinah).  Contoh  India, Turki, Pakistan, Iran maupun Thailand.

Negara Iran meskipun belum selesai operasional hajinya bahwa masih ada jamaah di tanah suci sudah melakukan kontrak hotel dengan detil. Bahwa jamaah Iran akan menempati hotel anu pada tanggal sekian sampai sekian dengan jumlah jamaah sekian. Kontraknys sudah eksplisit sekali. “Jadi jamaahnya dari tanah airnya sudah mengetahui nanti di Madinah akan tinggal di hotel anu,” ujar Sri Ilham.

Selain yang menyangkut pemondokan, disampaikan pula rencana akan diberlakukannya kebijakan e-hajj oleh Arab Saudi. Pelaksanaan e-hajj, tambahnya, tidak bisa dihindari lagi pada waktu mendatang dan semua misi haji harus melakukan penyesuaian menyangkut dokumen jamaah, kejelasan layanan selama di Arab Saudi seperti pemondokan, transportasi, katering dan lain lain.

Pelaksanaan e-hajj, merupakan keputusan Dewan Menteri nomor 386 tanggal 22/11/ 1433 H tentang proyek Jalur Elektronik Jamaah Haji Internasional. Hal itu dimaksudkan mewujudkan transparansi dalam prosedur pelayanan terhadap jamaah haji, terkait dengan kualitas, paket layanan dan pembiayaan dan sistem kontrol terhadap Steakholder Perhajian di Arab Saudi dalam satu pintu.

Karena itu, menurut Sri, tidak bisa dihindari lagi pada waktu mendatang dan semua misi haji harus melakukan penyesuaian menyangkut dokumen jamaah, kejelasan layanan selama di Arab Saudi seperti pemondokan, transportasi, katering dan lain lain.

Diungkapkan, kebijakan pelaksanaan e-hajj ini ada empat tahapan yang telah ditetapkan pihak Kerajaan Arab Saudi. Pertama, minta penanggung jawab pelaksanaan e-hajj. Kedua, memasukkan data jamaah haji yang sudah fik masuk kuota tahun ini. “Jadi kita harus sudah menetapkan dari awal jamaah haji yang masuk kuota tahun ini dimasukkan kedalam elektronik haji,” jelas Sri Ilham.

Tahapan ketiga adalah membuat pemaketan layanan di Arab Saudi, yaitu paket pemondokan, transportasi, catering, perkemahan armina, maktab dan lain-lainnya. Pemaketan itu semuanya harus bisa  dihubungkan dengan program e-hajj.

Setelah itu barulah dilakukan legalisasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Jadi tidak hanya memasukan perusahaan catering tapi harus ada pula kontrak berikut pembayarannya. Setelah data itu masuk ke program e-hajj barulah Kementerian haji Arab Saudi mengirimkan persetujuan nama-nama jamaah untuk diberikan visanya.

“Ini perubahan kebijakan yang mendasar dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan dan mempersiapkan yang berkaitan dengan itu,” Sri Ilham menegaskan.

Dalam hal catering, Sri Ilham Lubis juga menyampaikan keinginan memberikan layanan yang berkualitas. Pihaknya ingin sekali meningkatkan cita-rasa makanan agar jamaah bisa menikmati makanannya dengan senang. Untuk meningkatkan cita-rasa makanan biar disukai lidah orang Indonesia pihak Kemenag pun telah mengajak ahli gizi dan kuliner serta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung untuk mengolah makanan yang bercita-rasa Indonesia. Caranya dengan mendatangkan juru masak dari Indonesia dan sebelum disajikan harus sudah dinyatakan layak konsumsi.

Menjawab pertanyaan Hj. Sri Ratnawati tentang bagaimana jika pengusaha Indonesia bisa mensuplai kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, Sri Ilham Lubis menyambut baik tentang hal-hal yang disampaikan itu. Tetapi Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri itu juga menyayangkan ketersediaan maupun stok bahan makanan yang ada di Arab Saudi.

Dia menerangkan, di Arab mencari beras yang dari Indonesia saja sulit. Yang beras dari Thailand, ikan dari Thailand, sayuran juga dari Thailand. Stok besar bahan makanan yang dari Indonesia sayang tidak ada. Semua sayuran yang ada bukan dari Indonesia, kacang buncis sekalipun itu juga dari Thailand. Pertanyaanya mengapa begitu? Ini yang harus dijawab oleh eksportir-eksportir Indonesia.

Itulah sebabnya, Hj. Lies Santika Nur pimpinan KBIH dari Sumedang ini menyayangkan sajian menu cateringnya  itu-itu terus.  “Sayur kacang buncis, kubis, wortel, ini membosankan bagi jamaah sehingga jamaah kadang tidak mau memakan cateringnya yang akhirnya lebih senang dengan beli di restoran atau jajan di pinggir jalan,” paparnya.

Dia mencontohkan pengalaman yang dialami pada haji 2014. Saat di Makkah kebetulan jamaah yang dimbimbing menempati pondokan di wilayah Jarwal. Hotelnya ini bintang lima, karena itu jamaah tidak diperbolehkan masak. Kebetulan di pondokan itu ada juga jamaah dari Lampung dan DKI yang mereka mendapat catering dari Pemerintah Daerah. Tetapi yaitu tadi karena menu makanannya itu-itu saja mereka juga bosan dan akhirnya banyak yang tidak mau makan.

“Nah kejadian-kejadian semacam itu harus tidak terulang pada musim haji tahun-tahun yang akan datang.  Bagaimana caranya terserah para pejabat yang berwenang itu,” ucap Lies Santika dengan berharap ada perbaikan dalam munu catering.